Jakarta, Nuntium.id — Proses tender proyek Peningkatan Saluran Jalan Raya Jatiwaringin, Kota Bekasi, senilai Rp10,08 miliar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan Center for Budget Analysis (CBA). Lembaga tersebut menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam dinamika persaingan dan pola penawaran harga.
Berdasarkan data pengadaan, sebanyak 53 perusahaan tercatat mendaftar sebagai peserta tender. Namun, hanya empat perusahaan yang menyampaikan penawaran harga hingga tahap evaluasi.
Artinya, lebih dari 90 persen peserta tidak melanjutkan proses kompetisi secara penuh. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas persaingan dalam paket pekerjaan tersebut.
CBA menilai selisih yang signifikan antara jumlah pendaftar dan penawar perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk faktor yang menyebabkan mayoritas peserta tidak menyampaikan penawaran.
Dalam analisis terhadap dokumen penawaran, CBA mencatat tiga penawaran berada pada kisaran 82–86 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan selisih yang relatif tipis. Sementara satu penawaran lainnya berada sangat dekat dengan nilai HPS.
Menurut CBA, pola harga yang terkonsentrasi dalam rentang sempit tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa variasi yang muncul benar-benar mencerminkan kalkulasi teknis masing-masing peserta dan bukan akibat faktor lain di luar mekanisme pasar.
Tender dengan nilai di atas Rp10 miliar tersebut dilaksanakan dalam waktu yang dinilai terbatas. Waktu efektif penyusunan penawaran tercatat sekitar empat hari. Tahapan pemberian penjelasan dan evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi, hingga harga juga berlangsung dalam kurun waktu relatif cepat.
CBA menilai, kesesuaian antara nilai paket, kompleksitas pekerjaan, dan alokasi waktu menjadi faktor penting dalam menjamin keterbukaan serta kesempatan yang setara bagi seluruh peserta.
Dokumen pengadaan menunjukkan nilai pagu anggaran identik dengan nilai HPS. CBA menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi dari sisi perencanaan anggaran untuk memastikan terdapat ruang efisiensi yang optimal dalam penggunaan belanja publik.
