BOGOR, Nuntium.id - — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Resolusi Mahasiswa Bogor (RMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (5/1/2026). Mereka menolak rencana pengadaan videotron, mikrofon, dan sistem suara senilai Rp100–120 miliar melalui mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.
Dalam aksinya, mahasiswa mengkritisi rencana pengadaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor tersebut. Mereka menilai program itu tidak memiliki urgensi dan tidak sejalan dengan kebutuhan strategis masyarakat.
"Rencana pengadaan Videotron, mikrophone dan soundsystem ini kami nilai tidak memiliki urgensi dan tidak sejalan dengan kebutuhan strategis sektor olahraga maupun kepentingan publik Kabupaten Bogor," kata Ketua RMB, Mahdi.
Menurut Mahdi, persoalan utama bukan semata pada besaran anggaran, melainkan pada penetapan skala prioritas penggunaan anggaran daerah.
Ia menjelaskan bahwa dalam kerangka perencanaan dan penganggaran publik, Pokir DPRD seharusnya menjadi instrumen penyaluran aspirasi masyarakat yang diterjemahkan ke dalam program yang rasional dan berdampak langsung.
Namun, menurutnya, penempatan pengadaan videotron dan sistem suara sebagai program prioritas dinilai tidak mencerminkan prinsip penganggaran berbasis kebutuhan dan kebermanfaatan publik.
Resolusi Mahasiswa Bogor menilai alokasi anggaran dalam jumlah besar tersebut seharusnya diarahkan untuk menjawab persoalan riil yang dihadapi daerah.
Di sektor olahraga, Kabupaten Bogor masih menghadapi persoalan pembinaan atlet yang dinilai belum optimal, kesejahteraan atlet yang perlu ditingkatkan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.
"Pembangunan prestasi olahraga tidak dapat dicapai melalui proyek simbolik, melainkan melalui investasi jangka panjang yang menyentuh langsung kebutuhan atlet dan ekosistem pembinaannya," ujar Mahdi.
