Bogor, Nuntium,id — Alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar untuk kegiatan Bogor Overland Series 3 yang digelar selama dua hari, Sabtu–Minggu (13–14 Desember 2025), di kawasan Puncak Halimun, Pancawati, kembali menuai sorotan dari kalangan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor tersebut dinilai belum memberikan dampak langsung bagi masyarakat bawah. Karakter acara yang berfokus pada aktivitas otomotif off-road disebut lebih dekat dengan kalangan pejabat serta kelompok masyarakat menengah ke atas yang memiliki akses dan minat terhadap hobi tersebut.
Ketua Umum AJUDIKASI TERSIGAP NUSANTARA, Walbet Marulak Marpaung, menilai kebijakan belanja tersebut mencerminkan jarak antara perencanaan anggaran daerah dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Ketika anggaran rakyat sebesar Rp2 miliar dihabiskan hanya dalam dua hari untuk satu kegiatan, sementara manfaat langsung bagi masyarakat bawah tidak terlihat, maka wajar jika publik mempertanyakan arah kebijakan anggaran daerah,” ujar Walbet saat dimintai tanggapan, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, banyak pos belanja kegiatan event di lingkungan Disbudpar yang patut dievaluasi karena dinilai hanya dinikmati kalangan tertentu dan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah.
Atas dasar itu, AJUDIKASI TERSIGAP NUSANTARA mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun melakukan pemeriksaan terhadap pos-pos anggaran event di Disbudpar Kabupaten Bogor.
“Pemeriksaan diperlukan agar penggunaan anggaran publik benar-benar transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu,” tegas Walbet.
Ia menilai urgensi pengawasan semakin kuat mengingat Kabupaten Bogor tengah menjadi sorotan nasional. Hal ini menyusul pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI yang menyebut Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Dalam kondisi seperti itu, setiap kebijakan anggaran seharusnya lebih sensitif terhadap realitas sosial. Belanja daerah idealnya difokuskan untuk menjawab persoalan kemiskinan dan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
