JAKARTA, Nuntium.id — Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) meminta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek bendungan nasional. Permintaan itu disampaikan dalam rilis resmi yang masuk ke redaksi Nuntium.id pada Sabtu, 22 November 2025.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menilai sejumlah persoalan pada proyek bendungan di periode sebelumnya masih berpotensi terulang, mulai dari ketiadaan jaringan irigasi, kelemahan studi kelayakan, masalah lahan, hingga koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang belum solid.
Menurut CBA, pembangunan bendungan harus dipastikan terhubung dengan jaringan irigasi sejak tahap awal perencanaan. Jajang mencontohkan kasus Bendungan Tanju di Dompu yang menelan anggaran lebih dari Rp1 triliun namun belum mengairi sawah karena saluran irigasinya belum terbangun.
CBA meminta pemerintah pusat tidak menyerahkan pembangunan jaringan irigasi sepenuhnya kepada pemerintah daerah setelah bendungan rampung.
Dalam rilisnya, CBA juga menyoroti bahwa sejumlah proyek strategis sebelumnya dinilai belum memiliki studi kelayakan yang kuat. Pemerintah diminta memastikan dokumen studi kelayakan diselesaikan dan dipublikasikan sebelum anggaran proyek dialokasikan.
CBA menilai perencanaan yang matang diperlukan agar proyek tidak berhenti di tengah jalan dan dapat memberi manfaat ekonomi serta sosial.
CBA menilai pembebasan lahan merupakan salah satu penyebab utama keterlambatan pembangunan bendungan. Sengketa, proses ganti rugi, serta konflik dengan warga kerap membuat proyek terhambat.
Kasus Bendungan Bener disebut menjadi contoh bagaimana ketidaksiapan tata kelola lahan dapat mengganggu keberlanjutan proyek. CBA meminta pemerintah menyelesaikan pembebasan lahan sebelum pekerjaan konstruksi berlanjut.
Koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah turut disorot. CBA menilai sinkronisasi pembangunan bendungan oleh Kementerian PUPR dengan pembangunan jaringan irigasi oleh pemerintah daerah perlu diperkuat agar manfaat bendungan dapat optimal.
