Jakarta, - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, segera membebaskan 11 pendemo yang ditangkap polisi dalam aksi demonstrasi terhadap Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang berujung ricuh.

Menurut Uchok, pembebasan terhadap 11 pendemo tersebut akan menjadi indikator bahwa kepolisian tetap bersikap netral dalam menangani aksi demonstrasi, yang menyebabkan delapan orang harus dilarikan ke rumah sakit.


(Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi)

“Kalau Kapolda Kaltim membebaskan mereka, berarti polisi bisa dinilai netral dalam menangani aksi demonstrasi terhadap Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang berujung ricuh dan menyebabkan delapan orang dilarikan ke rumah sakit,” kata Uchok dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2026).

Namun, jika para pendemo tidak dibebaskan, CBA mengaku memaklumi karena Polda Kalimantan Timur dinilai memiliki kedekatan anggaran dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kalau Irjen Pol Endar Priantoro tidak membebaskan 11 pendemo, CBA memakluminya lantaran Polda Kaltim telah menerima anggaran besar dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melalui APBD provinsi sebesar Rp49,9 miliar,” ujar Uchok.

Ia menjelaskan, anggaran Rp49,9 miliar tersebut diperuntukkan bagi pembangunan Sekolah Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Kaltim di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain itu, berdasarkan catatan CBA, pada 2024 Polda Kaltim juga menerima sejumlah proyek yang bersumber dari APBD Kalimantan Timur, antara lain:

  • Rehabilitasi Gedung Barak Pembentukan SPN Polda Kaltim sebesar Rp6.001.517.820
  • Perencanaan SPN Polda Kaltim sebesar Rp97.790.000
  • Laston Lapis AUS (AC-WC) Kantor Polda Kaltim sebesar Rp1.326.199.000
  • Pengawasan atau supervisi rehabilitasi Gedung Barak Pembentukan SPN Polda Kaltim sebesar Rp495.300.000
  • Pekerjaan Mako Brimob Km 13 sebesar Rp1.400.000.000