Jakarta,- Sorotan terhadap kondisi keuangan PT PLN (Persero) kembali mencuat setelah total kewajiban perusahaan listrik negara tersebut disebut mengalami kenaikan signifikan. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menilai lonjakan utang yang disertai gangguan pemadaman listrik di sejumlah wilayah perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap kinerja manajemen PLN.
Menurut Uchok Sky, berdasarkan laporan keuangan PLN tahun 2024, total utang perusahaan tercatat mencapai Rp736,4 triliun. Komposisi terbesar berasal dari obligasi dan sukuk ijarah sebesar Rp334,9 triliun, serta utang bank sebesar Rp202,9 triliun.
“Angka ini sudah sangat besar dan menjadi alarm serius bagi kondisi keuangan PLN,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, pada 2025 jumlah kewajiban PLN kembali meningkat sekitar Rp67,7 triliun sehingga totalnya mencapai Rp804,2 triliun. Dalam periode tersebut, obligasi dan sukuk ijarah tercatat sebesar Rp325,1 triliun, sementara utang bank meningkat menjadi Rp284 triliun.
“Utang bank justru meningkat tajam. Ini menunjukkan ketergantungan pembiayaan yang semakin besar, sementara di sisi lain masyarakat masih menghadapi persoalan pemadaman listrik di berbagai wilayah,” ujarnya.
Uchok Sky menilai indikator keberhasilan sebuah BUMN tidak hanya ditentukan oleh ekspansi dan pendanaan, tetapi juga stabilitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau utang terus naik tetapi pelayanan listrik masih sering bermasalah, tentu publik mempertanyakan efektivitas kepemimpinan di PLN,” katanya.
Ia juga meminta Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi PLN, termasuk terhadap kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
“Sudah saatnya ada langkah evaluasi yang serius. Jangan sampai PLN hanya fokus pada penambahan pembiayaan, tetapi pelayanan dasar kepada masyarakat masih sering terganggu,” tegasnya.
