JAKARTA, - Anggaran jasa pencucian pakaian pribadi Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik. Program yang semula terlihat sepele, yakni urusan laundry pakaian dinas gubernur, kini dipertanyakan karena nilainya dinilai fantastis dan terus melonjak dari tahun ke tahun.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengkritik besarnya anggaran tersebut. Ia menilai penggunaan uang daerah untuk kebutuhan pribadi seperti pencucian pakaian telah melewati batas kewajaran dan mencederai rasa keadilan masyarakat pembayar pajak.
“Seolah-olah sang gubernur memegang prinsip hidup: jangan sampai kantong sendiri yang bolong, biar kantong kas daerah saja yang berlubang. Ini sudah keterlaluan sekali cara menguras uang pajak rakyat,” kata Uchok dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).
Berdasarkan data CBA, pada tahun anggaran 2025, biaya jasa pencucian pakaian gubernur tercatat sebesar Rp202,94 juta. Namun, pada tahun 2026, angka tersebut melonjak drastis menjadi lebih dari Rp575 juta.
Artinya, terdapat kenaikan sebesar Rp372,06 juta hanya untuk kebutuhan mencuci jas, kemeja, celana dinas, dan perlengkapan pakaian lainnya.
Uchok menilai lonjakan anggaran tersebut sulit diterima akal sehat masyarakat. Ia mempertanyakan alasan di balik kenaikan yang signifikan itu.
“Publik tentu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah baju gubernur sekarang terbuat dari kain sutra impor yang harus dicuci dengan teknologi khusus? Atau apakah jumlah pakaiannya bertambah sangat banyak sampai setiap hari harus berganti puluhan kali?” ujarnya.
Ia juga melontarkan kritik dengan mempertanyakan kemungkinan meluasnya penggunaan jasa pencucian tersebut ke hal-hal lain di luar kebutuhan resmi pemerintahan.
“Atau jangan-jangan, jasa cuci ini sudah diperluas untuk mencuci yang lain-lain,” katanya.
