Jakarta,- Rencana pengadaan kendaraan operasional untuk program Sekolah Rakyat pada 2026 menuai sorotan tajam. Di tengah berbagai agenda pembangunan sosial dan peningkatan pelayanan publik, anggaran besar untuk pembelian ratusan kendaraan dinilai memunculkan tanda tanya serius.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai proyek pengadaan kendaraan operasional di lingkungan Kementerian Sosial di bawah Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul patut mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum.
Menurut Uchok, melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, pemerintah berencana mengadakan sebanyak 212 kendaraan operasional sekolah pada tahun anggaran 2026 dengan total nilai mencapai Rp74 miliar.
“Artinya, harga satu kendaraan operasional sekolah dipatok sebesar Rp350 juta per unit. Angka ini terlalu mahal dan terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2025, di mana per unit hanya dipatok sebesar Rp301,5 juta,” ujar Uchok dalam keterangannya, Ahad (26/4/2026).
Ia menegaskan, terdapat lonjakan harga yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Selisih harga mencapai Rp48,5 juta per unit dinilai tidak wajar dan perlu dijelaskan secara transparan kepada publik.
“Berarti ada kenaikan harga kendaraan proyek mobil Gus Ipul ini. Dari tahun 2025 ke 2026, kenaikan harga kendaraan operasional sekolah sebesar Rp48,5 juta per unit,” tegasnya.
CBA mencatat, pada tahun 2025 Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp31.856.100.000 untuk pengadaan kendaraan fungsional dan kendaraan operasional Sekolah Rakyat.
Dari total anggaran Rp31,8 miliar tersebut, sebanyak 100 unit kendaraan operasional Sekolah Rakyat dibeli, serta tiga unit kendaraan fungsional untuk Satgas Kantor Pusat dengan harga per unit mencapai Rp568.700.000.
“Dari anggaran Rp31,8 miliar ini, dibagi untuk kendaraan operasional Sekolah Rakyat sebanyak 100 unit dan tiga unit untuk kendaraan fungsional Satgas Kantor Pusat,” jelas Uchok.
