Bogor, Nuntium.id - Pemerintah mempercepat digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi atau GovTech. Langkah ini dinilai menjadi “game changer” dalam memastikan bansos lebih tepat sasaran dan berbasis data akurat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa kualitas data menjadi fondasi utama kebijakan sosial.
“Kalau datanya benar, kita bisa menyusun strategi yang tepat. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak atau menutup mata terhadap angka yang sebenarnya,” jelas Luhut.
Menurutnya, sistem digitalisasi bansos akan terintegrasi dengan kecerdasan buatan (AI) sehingga berbagai indikator penting seperti kondisi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga efektivitas subsidi dapat dipantau secara real time.
Senada dengan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa transformasi bangsa harus dimulai dari transformasi data.
“Tidak boleh lagi ada data versi masing-masing. Semua harus satu data. BPS menjadi pengelola data secara ilmiah, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib membantu pemutakhiran,” tegasnya.
Arahan tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai satu-satunya rujukan nasional.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menambahkan bahwa kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk meminimalkan salah sasaran bansos.
Digitalisasi ini akan diperluas ke 40 kabupaten/kota pada 2026, termasuk Kabupaten Bogor, sebagai bagian dari piloting nasional.
