Bogor, Nuntium.id - Dinding Penahan Tanah (DPT) di ruas Jalan Cinangneng–Tenjolaya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, yang baru rampung pada November 2025, kini menunjukkan tanda-tanda kerusakan dini.
Retakan memanjang dan amblesnya pelat beton terlihat di sejumlah titik, meski proyek tersebut dibiayai APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 dan berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor.
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut bernilai Rp199.500.000 dengan penyedia jasa CV Dicky Karya Mandiri dan konsultan pengawas PT Secon Dwitunggal Putra. Proyek ini merupakan bagian dari Program Penyelenggaraan Jalan, subkegiatan rekonstruksi jalan berupa pembuatan DPT.
Pantauan media di lokasi menunjukkan kondisi fisik bangunan yang tidak sejalan dengan usia proyek. Permukaan beton terlihat retak, beberapa pelat mengalami penurunan, serta sambungan struktur tampak tidak rata. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mutu pekerjaan dan efektivitas pengawasan teknis di lapangan.
Media juga mencatat, proses pengecoran sumuran pada pekerjaan tersebut sempat didokumentasikan dan diberitakan pada 13 Oktober 2025, saat proyek masih dalam tahap pelaksanaan. Fakta ini menegaskan bahwa aspek teknis pekerjaan sejak awal telah menjadi perhatian publik.
Saat dikonfirmasi terkait kondisi DPT tersebut, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Fadli, melalui pesan WhatsApp pada Senin, 19 Januari 2026, memberikan tanggapan singkat, “Siap, nanti saya cek ya, om.”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lanjutan mengenai hasil pengecekan tersebut, termasuk apakah kerusakan masih berada dalam masa pemeliharaan atau akan dilakukan perbaikan oleh penyedia jasa sesuai ketentuan kontrak.
Kerusakan dini pada proyek infrastruktur yang dibiayai uang publik ini menjadi catatan serius, terlebih proyek tersebut belum genap berusia beberapa bulan sejak dinyatakan rampung. Publik kini menanti langkah konkret Dinas PUPR Kabupaten Bogor dalam memastikan kualitas bangunan serta akuntabilitas pelaksanaan proyek. (Lky)
