Bogor, Nuntium.id - Di tengah penurunan dana desa dari pemerintah pusat pada 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meminta pemerintah desa tetap fokus pada kebutuhan prioritas dan memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pesan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Drs. Hadijana, S.Sos., M.Si., saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Ciseeng, Selasa (3/2/2026).
Menurut Hadijana, dana desa dari pusat tahun ini secara nominal mengalami penurunan cukup signifikan. Jika sebelumnya desa menerima sekitar Rp1 miliar, kini hanya berkisar Rp300 juta atau turun sekitar 70 persen.
“Secara angka memang turun dari Rp1 miliar menjadi Rp300 juta. Tetapi secara keseluruhan, dukungan anggaran untuk desa tetap lebih besar karena ada bantuan lain, termasuk untuk KDMP,” ujarnya.
Ia menjelaskan, desa-desa yang telah menyiapkan program Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan dukungan pembangunan sekitar Rp1 miliar per desa. Dengan skema tersebut, total bantuan yang diterima desa secara kumulatif justru meningkat.
“Artinya bantuan pemerintah pusat ke desa naik, dari sebelumnya Rp1 miliar menjadi sekitar Rp1,3 miliar. Hanya saja pola pengelolaannya berbeda. Yang biasa dikelola langsung desa Rp1 miliar, sekarang menjadi Rp300 juta,” jelasnya.
Dalam forum Musrenbang tersebut, Hadijana juga mengingatkan agar pemerintah desa mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar keinginan.
“Dengan adanya kenaikan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD), desa harus benar-benar memanfaatkan dan mengalokasikan sesuai kebutuhan, bukan keinginan,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang diterima DPMD dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperida), total BHPRD Kabupaten Bogor pada 2026 diproyeksikan mencapai sedikitnya Rp350 miliar. Angka tersebut meningkat hampir Rp70 miliar dibandingkan 2025 yang berada di kisaran Rp279 miliar.
