BANTEN, - Setelah sebelumnya menyoroti anggaran jasa laundry pakaian kepala daerah di Provinsi Banten, Center for Budget Analysis (CBA) kembali menyoroti dugaan pemborosan anggaran di lingkungan pemerintah daerah tersebut.
Kali ini, perhatian tertuju pada proyek podcast YouTube di Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menilai anggaran proyek podcast YouTube DPRD Banten tersebut tidak wajar, terutama karena terjadi lonjakan signifikan dari tahun 2025 ke 2026.
“Pada tahun 2025, anggaran podcast YouTube DPRD hanya sebesar Rp365 juta. Namun pada tahun 2026 dinaikkan menjadi Rp2 miliar. Berarti ada kenaikan sebesar Rp1,6 miliar yang bersumber dari pajak masyarakat Banten,” ujar Jajang dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, produksi konten video di internet tidak seharusnya memerlukan biaya sebesar itu, apalagi jika dibandingkan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pembangunan jalan desa atau jembatan.
“Ternyata membuat konten video di internet harganya bisa lebih mahal daripada membangun jalan desa atau jembatan,” ujarnya.
Jajang juga mengungkap kejanggalan dalam rincian anggaran. Ia menyebut, dalam satu paket podcast YouTube DPRD terdapat variasi harga yang cukup mencolok, mulai dari Rp92 juta, Rp220 juta, hingga Rp280 juta per paket.
“Yang aneh, satu paket podcast YouTube DPRD ada yang dihargai Rp92 juta, ada yang Rp220 juta, dan yang paling besar mencapai Rp280 juta,” katanya.
Atas temuan tersebut, CBA meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka penyelidikan terhadap proyek podcast YouTube DPRD Banten dengan total anggaran mencapai Rp2,3 miliar.
