Jakarta, Nuntium.id - Penggunaan anggaran daerah kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian mengarah pada besarnya alokasi dana untuk jasa tenaga keamanan atau pengawal kepala daerah di sejumlah wilayah.
Center for Budget Analysis (CBA) menilai, besarnya anggaran tersebut perlu disertai dengan transparansi yang memadai agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah publik.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa anggaran pengawal kepala daerah di beberapa wilayah menunjukkan angka yang signifikan. Di Kabupaten Subang, misalnya, anggaran untuk honor pengawal bupati mencapai sekitar Rp480 juta per tahun.
Namun, angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan anggaran serupa di Provinsi Maluku Utara.
“Di Maluku Utara, anggaran jasa tenaga keamanan untuk gubernur mencapai Rp660 juta per tahun. Ini angka yang cukup besar dan perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujar Uchok dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).
Menurut Uchok, persoalan tidak semata pada besaran anggaran, melainkan pada minimnya informasi rinci terkait penggunaannya, terutama jumlah personel pengawal yang menerima honor.
Ia menyebut, dalam sejumlah dokumen anggaran, rincian jumlah personel tidak dicantumkan secara jelas oleh Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda), sehingga menyulitkan publik untuk melakukan penilaian.
“Tanpa data jumlah personel, publik tidak memiliki dasar untuk menilai kewajaran anggaran tersebut,” katanya.
CBA menilai, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ruang ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dinilai menjadi kunci untuk menjaga akuntabilitas.
