Jakarta, Nuntium.id - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Kick Off Meeting Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Bogor, 14-16 Januari 2026.
Pertemuan awal tahun ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, menajamkan program, serta memperkuat strategi pelaksanaan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kewilayahan dan risiko kebencanaan yang semakin kompleks.
Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis Kamis (15/1/2026), Kick Off Meeting difokuskan untuk memastikan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Adwil memahami kebijakan anggaran, prioritas nasional, serta mandat organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
Penajaman Rencana Kerja Tahun 2026 diarahkan pada efektivitas capaian kinerja dengan mengadopsi pendekatan kerja lincah (agile work). Pendekatan ini diharapkan memungkinkan program berjalan lebih fleksibel, responsif, dan tepat sasaran.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, menegaskan bahwa tahun 2026 menuntut adanya "kebaruan cara kerja" atau novelty. Cara kerja ini tidak hanya mengulang pola lama, tetapi harus menghadirkan terobosan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kewilayahan.
“Kinerja tidak cukup hanya dengan perencanaan yang baik. Rumus kinerja kita adalah kebaruan (novelty), kerja keras, dan attitude (sikap). Novelty mendorong kita berinovasi, kerja keras memastikan program berjalan konsisten, dan attitude menentukan keterpaduan gerak organisasi,” tegas Safrizal.
Dalam arah kebijakan 2026, Ditjen Bina Adwil menitikberatkan pada tiga pilar utama: penguatan administrasi kewilayahan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta optimalisasi manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran.
Sensitivitas mitigasi bencana diintegrasikan sejak tahap perencanaan melalui penguatan data, standardisasi tata operasional, dan dukungan sarana prasarana yang berorientasi pada kesiapsiagaan.
Selain fokus program, langkah-langkah strategis juga difokuskan pada penyesuaian alokasi anggaran pasca pencadangan untuk mendukung Prioritas Direktif Presiden. Konsolidasi anggaran juga mencakup pembukaan blokir anggaran secara bertahap melalui pemenuhan data dukung regulasi, serta penyelarasan Rincian Output agar selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).
