BOGOR – Temuan besi tulangan yang tampak berkarat pada proyek pembangunan Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor memicu sorotan publik. Masyarakat mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor dan Inspektorat Kabupaten Bogor turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap kualitas material yang digunakan dalam proyek tersebut.
Desakan itu muncul setelah media menemukan sejumlah besi tulangan pada struktur bangunan dalam kondisi berkarat. Selain itu, di lokasi proyek juga tidak ditemukan papan informasi pekerjaan yang memuat nilai anggaran, sumber pendanaan, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun instansi penanggung jawab.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait kualitas material yang digunakan serta mekanisme pengawasan proyek yang dibiayai menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Saat melakukan penelusuran di lokasi pada Senin (22/6/2026), media memperoleh keterangan dari sejumlah pekerja. Mereka menyebut besi tulangan yang tampak berkarat tersebut terjadi akibat material sering terkena hujan selama proses pekerjaan berlangsung.
"Karena kehujanan," ujar salah seorang pekerja saat dimintai keterangan.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab keraguan publik. Sejumlah warga dan pemerhati pembangunan mempertanyakan apakah besi tulangan yang memiliki kualitas sesuai standar dapat mengalami korosi dengan kondisi seperti yang terlihat di lapangan hanya karena terpapar hujan dalam waktu relatif singkat.
Karena itu, publik meminta Pemerintah Kabupaten Bogor tidak hanya mengandalkan penjelasan lisan dari pekerja proyek, tetapi juga melakukan pemeriksaan teknis terhadap material yang digunakan.
Menurut mereka, pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan apakah besi tulangan yang terpasang benar-benar memenuhi spesifikasi teknis dan standar mutu yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak pekerjaan.
Publik juga mendesak Sekda Kabupaten Bogor selaku pimpinan administrasi pemerintahan daerah untuk segera meminta laporan terkait pelaksanaan proyek tersebut. Langkah itu dinilai penting guna memastikan seluruh pekerjaan yang menggunakan uang rakyat dilaksanakan sesuai ketentuan dan standar konstruksi yang berlaku.
