JAKARTA, Nuntium.id - Polemik pengadaan ribuan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merembet ke ranah politik parlemen. Komisi IX DPR RI disebut akan memanggil BGN untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas program tersebut.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan pihaknya akan segera memanggil BGN guna mendalami proses pengadaan serta urgensi penggunaan anggaran dalam program tersebut.
Namun, langkah DPR tersebut menuai kritik dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia menilai sikap DPR terkesan tidak konsisten dan cenderung “pura-pura marah”.
Menurut Uchok, kritik publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto telah berlangsung lama. Namun, DPR dinilai baru bersuara belakangan.
“Selama ini publik ramai mengkritik, terutama di media sosial. Tapi DPR justru diam seribu bahasa. Sekarang tiba-tiba ingin memanggil, ini terkesan hanya sandiwara,” ujar Uchok dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).
Lebih lanjut, Uchok mengungkap dugaan adanya kepentingan anggaran yang membuat DPR tidak bersikap kritis sejak awal. Ia menyebut Komisi IX DPR RI mendapatkan alokasi anggaran sosialisasi dari BGN pada 2026 dengan nilai signifikan.
“DPR Komisi IX mendapat ‘angpao’ kegiatan sosialisasi dari BGN sebesar Rp92 miliar. Ini yang membuat mereka tidak bersuara sejak awal,” tegasnya.
Ia merinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk 460 titik kegiatan di 38 provinsi. Dengan demikian, setiap kegiatan sosialisasi diperkirakan menelan biaya sekitar Rp200 juta per titik.
Menurut Uchok, besarnya anggaran tersebut berpotensi menjadi pemborosan dan tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah.
