Bogor, Nuntium.id - Alokasi anggaran publikasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor senilai Rp2,3 miliar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menuai sorotan. Besaran anggaran komunikasi publik tersebut dinilai belum sepenuhnya disertai penjelasan terbuka mengenai ukuran kinerja, manfaat publik, serta dasar penentuan media mitra.
Indonesia Government Watch (IGoWa) menilai pengelolaan anggaran komunikasi pemerintah seharusnya tidak sekadar berorientasi pada penyebaran informasi, tetapi juga memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan dapat diuji secara publik.
Peneliti IGoWa, Rifqi Prihandana, mengungkapkan Pemkot Bogor menganggarkan Rp2.339.788.308 untuk kegiatan media komunikasi publik yang melibatkan lebih dari 50 media.
Menurutnya, besarnya anggaran tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas penggunaan dana publik.
“Apa output yang jelas dan apa manfaat nyatanya bagi publik?” kata Rifqi dalam siaran pers yang diterima media, Rabu (25/2/2026).
Selain belanja publikasi media, Pemkot Bogor juga mengalokasikan Rp166.728.700 pada 2025 untuk penyusunan empat konten komunikasi publik. Pada 2026, anggaran menurun menjadi Rp136.243.900 dengan produksi tiga konten.
IGoWa menilai rasio antara anggaran dan hasil produksi konten memerlukan penjelasan lebih rinci.
“Dengan pembagian yang sama, biaya satu konten mencapai sekitar Rp40 juta. Pertanyaannya, apakah produksi tersebut berskala besar dengan kualitas setara kampanye nasional?” ujar Rifqi.
Ia menilai tanpa parameter kualitas dan capaian yang jelas, sulit mengukur apakah anggaran tersebut benar-benar efektif atau sekadar belanja rutin komunikasi pemerintah.
