Hewan kurban tersebut disembelih dalam kegiatan pemotongan kurban yang digelar di Kantor BMSN Kabupaten Bogor, Cibinong, Rabu (27/5/2026).

Daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar, para jurnalis, dan warga yang membutuhkan.

Kegiatan tersebut berlangsung setelah BMSN menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Hewan kurban kemudian disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar, para jurnalis, serta warga yang membutuhkan.

Ketua BMSN Kabupaten Bogor, Sofwan Ali, menilai bantuan hewan kurban tersebut bukan sekadar bentuk perhatian pemerintah daerah, melainkan simbol kebersamaan dan penguatan hubungan antara pemerintah dengan insan pers di Kabupaten Bogor.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Barat Tahun 2025 terkait pengelolaan BBM di TPA Cipayung.

Dalam dokumen pemeriksaan itu, BPK mengungkap bahwa UPTD TPA Cipayung tidak memiliki catatan pengeluaran BBM yang memadai. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan kepala UPTD dan staf lapangan, pemakaian BBM alat berat setiap bulan disebut selalu dilaporkan habis tanpa menyisakan stok.

Menurut Uchok Sky, berdasarkan laporan keuangan PLN tahun 2024, total utang perusahaan tercatat mencapai Rp736,4 triliun. Komposisi terbesar berasal dari obligasi dan sukuk ijarah sebesar Rp334,9 triliun, serta utang bank sebesar Rp202,9 triliun.

“Angka ini sudah sangat besar dan menjadi alarm serius bagi kondisi keuangan PLN,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menilai terdapat ketimpangan antara besarnya anggaran program dengan nominal uang pembinaan yang diterima para pemenang lomba.

Menurutnya, juara LCC tingkat provinsi hanya menerima uang pembinaan sekitar Rp10 juta untuk juara pertama, Rp7,5 juta untuk juara kedua, dan Rp5 juta untuk juara ketiga. Sementara itu, total anggaran proyek LCC 4 Pilar MPR tahun 2026 disebut mencapai sekitar Rp30,7 miliar.

Menurut Uchok Sky, jajaran direksi dan komisaris PLN tidak cukup hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terjadinya blackout di berbagai wilayah Sumatera.

“Darmawan Prasodjo seolah menganggap semua cukup selesai hanya dengan sepucuk surat permohonan maaf. Seolah kata ‘maaf’ itu punya kekuatan ajaib yang bisa menyalakan ribuan lampu kembali, atau memulihkan kerugian yang sudah terjadi,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).

Menurut Jajang, penggunaan istilah atau nomenklatur berbeda dalam program JPO membuat publik sulit memahami rincian penggunaan anggaran. Ia menilai penyusunan nomenklatur tersebut perlu dicermati lebih lanjut agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pengelolaan anggaran.

“Orang-orang DKI Jakarta itu pintar-pintar mengakali nama nomenklatur dalam program APBD DKI Jakarta agar aparat hukum tidak paham dan mengerti bahwa ada dugaan double anggaran dalam proyek JPO,” ujar Jajang dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Kabupaten Bogor – Percakapan telepon antara Bupati Bogor dan Ketua DPD Jawa Barat LSM Indonesia Morality Watch (IMW), Edwar, memicu sorotan publik. Percakapan berdurasi 2 menit 50 detik yang berlangsung pada Jumat malam (15/5/2026) itu berkembang menjadi polemik terkait dugaan praktik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor.

Sorotan tersebut disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang IKN. Meski demikian, pemerintah tetap menyatakan pembangunan kawasan IKN akan dilanjutkan sesuai rencana.

Berdasarkan data yang dirujuk CBA, anggaran pengadaan furnitur Kantor Istana Wakil Presiden pada tahun 2026 tercatat mencapai Rp33,3 miliar. Sementara itu, anggaran furnitur dan perlengkapan ibadah untuk Masjid Negara IKN tercatat sebesar Rp1,8 miliar.

Depok — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menyoroti proses pengadaan papan tulis interaktif senilai Rp30,8 miliar di Dinas Pendidikan Kota Depok karena dinilai tidak melalui persaingan harga yang sehat.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2025.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, tetapi juga perlu disertai pengecekan fisik di lokasi proyek.

Menurut dia, proyek pembangunan tanggul dan breakwater tersebut memiliki nilai kontrak mencapai Rp138,6 miliar dan seluruh paket pekerjaan disebut dimenangkan oleh perusahaan yang sama, yakni PT Pitaco Mitra Perkasa.

Depok — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat mengungkap pengadaan papan tulis interaktif senilai Rp30,8 miliar di Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun Anggaran 2025 bukan berasal dari usulan kebutuhan sekolah.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Pemerintah Kota Depok Tahun 2025.

Depok — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat mengungkap pengadaan papan tulis interaktif senilai Rp30,8 miliar di Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun Anggaran 2025 bukan berasal dari usulan kebutuhan sekolah.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Pemerintah Kota Depok Tahun 2025.

Dalam aksi tersebut, massa membawa tema “Reformasi Kabupaten Bogor” dengan sejumlah tagar, di antaranya #BogorGelap, #BogorMelawan, dan #ReformasiAtauGagal.

Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan kritik keras terhadap kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Depok, Nuntium.id — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menemukan dugaan pengaturan dalam pengadaan papan tulis interaktif senilai Rp30,8 miliar di Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun Anggaran 2025. Temuan itu mencakup dugaan spesifikasi yang mengarah ke merek tertentu, proses pemilihan penyedia yang tidak kompetitif, hingga indikasi ketidakwajaran harga mencapai Rp2,77 miliar.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Pemerintah Kota Depok Tahun 2025.

Depok, Nuntium.id – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan alat tulis kantor (ATK) untuk Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok kembali memunculkan sorotan serius.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025, BPK mengungkap dugaan proses negosiasi harga dalam pengadaan ATK senilai Rp19,4 miliar tersebut hanya bersifat formalitas.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi dalam keterangan nya, Rabu (20/05/26), mengungkapkan bahwa proyek yang bersumber dari anggaran negara ini diwarnai berbagai kejanggalan. Mulai dari dugaan negosiasi formalitas, penguncian merek tertentu, hingga munculnya keterlibatan aktor informal berinisial AH.

"Proyek senilai Rp19,4 miliar ini terindikasi penuh kejanggalan. Ada dugaan negosiasi formalitas, penguncian merek, hingga munculnya pihak luar berinisial AH yang disebut-sebut ikut mengatur proses pengadaan dari balik layar," ujar Uchok kepada media.

Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, mengungkapkan bahwa proyek pengadaan papan tulis interaktif tersebut terbagi dalam dua paket, yakni untuk SD senilai Rp26,3 miliar dan SMP sebesar Rp4,4 miliar.

“Sejak tahap perencanaan, pengadaan tersebut diduga telah diarahkan kepada spesifikasi dan merek tertentu,” ujar Jajang dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dalam laporan tersebut, BPK mengungkap bahwa DLH Kabupaten Bogor menggunakan rekening Bendahara Penerimaan untuk menampung pembayaran retribusi dari wajib retribusi (WR). Namun dalam praktiknya, sebagian pembayaran justru dilakukan secara tunai kepada pengawas UPT pengelolaan sampah di sejumlah wilayah.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan instansi terkait lainnya.

Dalam laporan tersebut, BPK mengungkap adanya potensi kehilangan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan minimal sebesar Rp280.470.000 pada UPT Pengelolaan Sampah Wilayah VII Jasinga.