Kuasa hukum konsumen, Zentoni, mengatakan gugatan diajukan terhadap PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang.

Direktur Eksekutif CBA, , menilai terdapat indikasi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan anggaran tersebut. Ia menyebut adanya kemungkinan perubahan istilah dari “komputer” menjadi perangkat lain seperti laptop atau tablet.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan pihaknya akan segera memanggil BGN guna mendalami proses pengadaan serta urgensi penggunaan anggaran dalam program tersebut.

Namun, langkah DPR tersebut menuai kritik dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia menilai sikap DPR terkesan tidak konsisten dan cenderung “pura-pura marah”.

Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, mengungkapkan bahwa anggaran perjalanan dinas Ketua DPRD Kudus, H. Masan, meningkat tajam dari tahun anggaran 2025 ke 2026.

“Pada tahun 2025, anggaran perjalanan dinas Ketua DPRD Kudus sebesar Rp2,1 miliar. Namun pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp3,1 miliar. Ini kenaikan yang di luar akal sehat,” ujar Jajang dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, mengungkapkan bahwa sepanjang periode Januari hingga Oktober 2024, Polri telah menangani sebanyak 614 kasus terkait penyalahgunaan subsidi energi. Dari ratusan kasus tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan dan menetapkan 767 orang sebagai tersangka.

"Kami akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur. Tidak ada ruang bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari hak masyarakat kecil melalui penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi," ujar Nunung dalam keterangannya di Jakarta.

Permasalahan ini mencuat setelah adanya pengembalian berkas tagihan publikasi dari beberapa perusahaan media oleh bagian keuangan kepada bagian Humas DPRD Kabupaten Bogor. Dokumen tersebut disebut telah memenuhi persyaratan administratif, lengkap, serta ditandatangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak. Sejumlah kalangan menilai situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian administrasi, sekaligus memunculkan dugaan adanya perbedaan perlakuan antarperusahaan media dalam realisasi anggaran publikasi.

RP ditangkap di tokonya di Jalan Mazda Raya, RT 011/RW 009, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Toko tersebut diketahui berkamuflase sebagai konter telepon seluler.

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, Ari Galang Saputra, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas di lokasi tersebut.

Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Ari Galang Saputra, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas mencurigakan di Jalan Mazda Raya, Kelurahan Penjagalan.

"Penangkapan ini kami lakukan berdasarkan informasi dari warga. Setelah dilakukan observasi dan pengembangan di lapangan, kami berhasil mengamankan pelaku beserta barang buktinya," ujar AKBP Ari Galang di Jakarta, Selasa (7/4).

Perhatian ini mencuat dalam proyek bronjong di Cilebut, Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil konfirmasi media kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor, Uje, pada Kamis (2/4/2026), disampaikan bahwa dalam praktik penanganan darurat, nilai anggaran pekerjaan ditetapkan setelah pekerjaan dilaksanakan.

“Kalau tanggap darurat anggarannya dikerjakan dahulu baru ditetapkan PA,” ujarnya.

Sorotan ini mencuat dalam proyek bronjong di Cilebut, Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil konfirmasi media kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bogor, Uje, pada Kamis (2/4/2026), diakui bahwa nilai anggaran proyek ditentukan setelah pekerjaan selesai.

“Kalau tanggap darurat anggarannya dikerjakan dahulu baru ditetapkan PA,” ujarnya.

Sorotan menguat setelah terungkap bahwa pekerjaan dilakukan lebih dahulu, sementara nilai anggaran baru ditentukan setelah pekerjaan selesai melalui proses opname. Pola ini memunculkan pertanyaan serius terkait kepatuhan terhadap regulasi serta potensi penyimpangan anggaran.

Mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, tahapan pengadaan tetap harus diawali dengan perencanaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Achmad Yaudin Sogir saat dikonfirmasi media melalui pesan WhatsApp, Senin (6/4/2026), menanggapi dugaan pemblokiran kontak jurnalis yang tengah melakukan konfirmasi.

Menurutnya, jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk melayani seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Peristiwa tersebut terjadi ketika wartawan berupaya meminta penjelasan terkait temuan kandang ternak yang sebelumnya menjadi sorotan usai dilakukan inspeksi. Namun, alih-alih memberikan klarifikasi, pihak lurah justru diduga memutus komunikasi secara sepihak.

Firman, perwakilan media, menyayangkan tindakan tersebut. Ia menilai pemblokiran kontak terhadap jurnalis berpotensi menghambat kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang.

Fakta tersebut terungkap dari hasil konfirmasi kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bogor pada Kamis, 2 April 2026.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Uje, secara terbuka mengakui bahwa nilai pekerjaan final baru diketahui setelah proses opname.

Kecaman tersebut disampaikan Muallem usai menjenguk korban di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan.

“Atas nama Gubernur Aceh dan seluruh rakyat Aceh, saya mengecam keras aksi ini,” tegas Muallem, Senin (30/3/2026).

Pernyataan ini muncul di tengah maraknya fenomena penghapusan konten berita oleh sejumlah media daring (online) setelah mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu, baik itu dari kalangan penguasa, korporasi besar, maupun tokoh publik yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut.

Menurut Wilson, sebuah berita yang sudah dipublikasikan merupakan milik publik dan menjadi bagian dari catatan sejarah yang tidak boleh dihapus begitu saja hanya karena adanya lobi-lobi di balik layar atau transaksi tertentu yang menguntungkan pihak pengelola media.

Penggiat Anti Narkoba Indonesia (PANI) menilai bahwa masa transisi setelah liburan merupakan periode rawan bagi sebagian pelajar, terutama terkait potensi terpapar pergaulan negatif. Salah satu ancaman terbesar yang mengintai generasi muda adalah obat-obatan terlarang, zat berbahaya yang dapat merusak fisik, mental, hingga masa depan seseorang.

Ketua PANI DPD Majalengka, Prayudi Hardi Siswanto, menegaskan bahwa edukasi mengenai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya harus terus diperkuat.

“Sedang proses BAP sekarang di Mabes,” ujar Rizwan, yang juga menjabat sebagai Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu (KBB), di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Jumat (27/3).

Rizwan menyebut, langkah hukum ini diambil menyusul dugaan pencemaran nama baik serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dinilainya telah melampaui batas.

UPT Peralatan dan Perbengkelan Kelas A memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan peralatan dan perbengkelan. Dalam menjalankan tugas tersebut, UPT menyelenggarakan fungsi antara lain: pelaksanaan ketatausahaan, pelayanan jasa sewa alat berat, layanan pinjam pakai alat berat konstruksi, pengelolaan perbengkelan peralatan konstruksi, pengelolaan sarana dan prasarana, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Selain itu, UPT juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Nama Tonglo, seorang putra daerah asal Paken, Desa Tonglo, berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan menembus posisi tiga besar dalam bursa calon pimpinan instansi strategis tersebut.

Keberhasilan Tonglo bukan sekadar pencapaian personal, melainkan representasi dari bangkitnya potensi sumber daya manusia lokal yang siap bersaing secara intelektual dan profesional di level manajerial tertinggi pemerintahan daerah.